Militer Mesir & Imperialisme AS adalah Penjahat Perang.

Militer Mesir & Imperialisme AS adalah Penjahat Perang. Bersatulah Rakyat Mesir Menuju Demokrasi Sejati Tuk Menghempang Dominasi Inperialisme AS!

Pendahuluan;Latar Belakang Konflik Mesir

Krisis politik yang terjadi Mesir tentu menjadi rangkaian panjang pelanggaran hak asasi manusia atas nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bertanah air. Demokrasi adalah sebuah tuntutan zaman yang memberikan roh kebebasan atas warga negara yang mempunyai hak konstitusional untuk menentukan sistem politik, ekonomi, budaya, militer yang sesuai dengan kehendak rakyat. Sementara tugas dari pemerintahan yang berdaulat adalah menjalankan amanat konstitusi sebaik-baiknya dengan azas Hak-hak asasi, Kebebasan, Keadilan, Persamaan dan Keterbukaan.[1] Pengertian demokrasi secara etimologi berasal dari Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu demos yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan cratein atau cratos yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Demos-cratein atau demos-cratos (demokrasi) memiliki arti suatu sistem pemerintahan  dari, oleh, dan untuk rakyat. Awal perkembangan demokrasi sudah ada sejak 5 M di Yunani. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi dilakukan secara langsung, dalam artian rakyat berkumpul pada suatu tempat tertentu dalam rangka membahas pelbagai permasalahan kenegaraan. Puncaknya demokrasi berkembang pada abad 20 yang dipengaruhi berakhirnya perang dingin antara blok barat dan blok timur yang ditandai dengan kemenangan blok barat. Filsuf Liberal AS Francis Fukuyama dalam buku ”The end of history and the last man” menyatakan bahwa kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal adalah sebuah babak akhir ideologi dalam pemerintahan Negara. Tentu ini adalah sebuah ilusi yang bertujuan sebagai legitimasi bagi negara kapitalisme monopoli internasional AS untuk menjalankan skema baru atas penindasan dan penghisapan terhadap rakyat dunia dengan kedok demokrasi.

Seluruh negara di dunia nyaris terintegrasi dalam demokrasi ala Imperialis AS, baik melalui jalan damai atau kekerasan militeristik. Sepintas Imperialis AS memberikan ekspektasi tinggi atas kemajuan suatu bangsa. Namun ironi, Kondisi negara di berbagai belahan dunia tidak kunjung membaik bahkan mengalami persoalan yang kronik baik di Eropa, Timur tengah, Afrika dan Asia. Konstelasi yang meningkat di negara-negara secara umum disebabkan oleh krisis ekonomi yang langsung berada di tubuh Imperialis AS itu sendiri. Krisis umum Imperialis AS tahun 2008 bahkan disebut sebagai krisis global dan krisis yang paling buruk dalam sepanjang sejarah dunia. Krisis global malah semakin parah akibat alternatif penanggulangan krisis bukan untuk meningkatkan kesejahteran rakyat dunia. Namun alternatif yang diambil yaitu dana bailout[2], liberalisasi perdagangan, pemangkasan subsidi, privatisasi BUMN, deregulasi, reformasi pajak [3]sebagai jalan penyelamatan atas perusahan-perusahan raksasa milik AS dan sekutu agar terhindar dari kolaps atau kebangkrutan. Dengan demikian sebuah krisis ekonomi dan politik di negara manapun, Penulis menganggap sangat adil jika dikaitkan dengan krisis Imperialisme AS beserta dibalik kepentingannya. Imperialisme AS harus Bertanggung jawab atas kekacauan di Bumi ini.

Pemaparan di atas adalah sebuah pengantar dalam melihat krisis Mesir antara Pemerintahan Militer VS Ikhwanul Muslim (IM). Sejarah huru-hara atau pertikaian suatu negeri tidaklah boleh dilihat secara parsial semata, atau sebagai bagian terpisah dari kekuatan dunia yang ingin mendominasi, tidak terkecuali Mesir. Maka penulis mencoba menghimpun data-data untuk terlebih dahulu memaparkan kronologis konflik Mesir sehingga mampu menganalisis secara komprehensif dalam melihat Krisis Politik Mesir.

Pembahasan: Menilik Sejarah Krisis Politik Mesir Dewasa ini

Fase Keruntuhan Husni Mubarok

Gelombang unjuk rasa dan aksi menandai tuntutan untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Hosni Mubarak yang sudah berkuasa selama 30 tahun.  Husni Mubarok pun lengser dari pucuk kekuasaan dengan cara mengundurkan diri melalui  Wakil Presiden Mesir, Omar Suleiman. Awal protes untuk menjatuhkan Husni Mubarok berasal dari kebijakan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok. Akhirnya pada tanggal 18 dan 21 januari 2011,  empat warga negara Mesir membakar diri untuk memprotes kebijakan tersebut yang juga menganggap Husni mubarok memiskinkan rakyat mesir. Aksi pembakaran diri oleh beberapa warga disyalir sebagai pemicu terjadi protes besar-besaran untuk mengulingkan Presiden Husni Mubarok. Kemudian pada tanggal 25 Januari 2011, aksi mulai terjadi secara besar-besar yang didominasi oleh pemuda. Aksi untuk menggulingkan Husni Mubarok juga dipengaruhi semangat atas perjuangan Tunisia menggulingkan Presiden Zine Al-Abidine Ben Ali. Sesuai dengan kesepakatan, tanggal 25 Januari rakyat mesir berkumpul di lapangan Tahrir untuk berunjuk rasa.  Aksi ini tidak hanya di Kairo tp di kota-kota lain di Mesir seperti; Ismailia, Alexandria, Mansoura, Tanta dan Suez.  Tercatat 20.000-30.000 Massa berkumpul di Lapangan Kairo. Mereka semua menginginkan agar Husni Mubarok meletakkan jabatannya sebagai Presiden Mesir dan melakukan pemilihan pemerintahan yang bersih dan kemerdekaan.[4] Setelah didemo dua hari berturut-turut Husni belum terusik. Hal ini membuat massa semakin marah dan membakar beberapa pos polisi di Mesir. Tanggal 28 Januari 2011, Polisi menangkap demostran sekitar 1000 dan 40 diantaranya dituduh dengan pasal makar.

Keterlibatan Ikhwanul Muslim sudah mulai tampak. Melalui situs resmi milik IM, unjuk rasa akan dilakukan lagi tanggal 29 Januari 2011 seusai sholat jumat. Pemerintaha Husni menanggapi dengan menutup seluruh akses jaringan informasi yang ada di Mesir baik jaringan telfn/hp dan jejaring sosial.  Hinggal tanggal 29 Januari 2011, tercatat 48 demostran tewas. Husni mubarok kemudian membuka perundingan terhadap pemerintahan oposisi seperti IM untuk bisa mengendalikan situasi krisis Mesir. Namun seluruh Demostran tetap menolak untuk berunding dan terus menuntut Husni Mubarok turun. Husni Mubarok mengangkat Oman sualeman matan kepala Intelijen menjadi wakil Presiden Mesir yang tidak ada mulai tahun 1981. Tentu adalah strategi Husni untuk mendapatkan simpatik dari para demonstran. Pada tanggal 6 Februari 2011 karena melihat kondisi  Mesir masih dikuasai oleh Demontran, Oman Sulaeman yang mewakili pemerintah melakukan perundingan terhadap IM.  Dalam perundingan itu Oman meminta agar masyarakat Mesir menerima Husni Mubarak sebagai Presiden sampai menuju Pemilu September 2011. Namun perundingan itu ditolak IM dan Oposisi lainnya. Hal itu membuat tidak ada hasil perundingan yang dicapai. Pada tanggal 10 Februari 2011 militer pun sudah mulai terlibat akan pengambilalihan atas kekuasaan Husni Mubarok. Tentu militer terlibat karena melihat gelombang demonstrasi yang dari hari ke hari tambah besar. Militer mengumumkan bahwa mereka bergabung dengan demonstran atau pemerintahan oposisi. Pada hari Jumat Tanggal 11 Februari 2011 pada demonstran berjalan menuju Istana Kenegaraan di Heliopolis. Kali ini telah tampak bagaimana militer bersama-sama dengan rakyat walau mereka tetap menjaga ‘nama baik husni mubarok’. Saat petang waktu setempat, wakil Omar Sualeman menyampaikan Pengunduruan diri Presiden Husni Mubarok dari Kepemimpinannya dan kekuasaan dialihkan pada militer.  Ini pertama kali militer mengambilalih kekuasaan dari tangan masyarakat sipil. Pada konstitusi Mesir bahwa jika presiden mengundurkan diri maka diberikan pada ketua palermen, namun militer ternyata sudah membekukan parlemen Mesir.

Rezim dictator Mubarok Jatuh sama halnya dengan Soeharto di Indonesia melalui gerakan reformasi rakyat. Jatuhnya Mubarok disebabkan kemiskinan, keterpurukan serta kebebasan demokrasi yang dibelenggu selama 30 tahun. Alhasil rakyat melahirkan sebuah gerakan bersama menuntut sebuah kebebasan serta pengentasan kemiskinan. Factor lain dan yang menjadi sebuah pelajaran berharga bagi gerakan rakyat adalah bagaimana Mubarok adalah antek ataupun boneka dari AS di Mesir. Dia adalah borjuasi besar komprador yang menjadi kepala negara yang tunduk pada Imperialisme AS. AS sesungguhnya memberikan harapan besar bagaimana rakyat bisa mengakui pemerintahan Husni Mubarok untuk membangun Demokrasi yang lebih terbuka bagi rakyatnya. Namun demokrasi seperti yang dijelaskan di atas adalah demokrasi anti rakyat atau demokrasi bentukan AS. Pemerintah husni mubarok mempunyai hubungan yang baik dengan tuannya Imperialisme AS. Husni Mubarok tanpa ragu-ragu membela dan menjaga Perjanjian Camp David[5] yang melarang Mesir untuk menyerang Israel dan menjaga kepentingan Israel di Timur tengah. Salah satunya ketika Israel Mengepung Gaza Tahun 2007. Pada saat itu rakyat Palestina yang kelaparan dan membutuhkan obat-obatan tidak mendapatkan bantuan dari Mesir. Mesir yang berbatasan langsung dengan Palestina, tidak berbuat apapun. Mubarak tetap memerintahkan untuk menutup pintu perbatasan Mesir-Palestina sebagimana keinginan dari tuannya Imperialisme AS. Fakta lain menyatakan bahwa pada masa Husni Mubarok sebagai Presiden mendapatkan bantuan luar negeri terbesar ketiga dari AS. AS juga tidak sedikit telah menanamkan investasinya di Mesir. Imperialisme AS memberikan bantuan ekonomi dan militer ke Mesir sebesar US $ 2 miliar per tahun. Bantuan ini tujuannya untuk memberikan ruan pada AS menguasai sektor-sektor publik atau BUMN Mesir.[6] Terakhir Husni Mubarok mempunyai kerjasama yang baik atas pinjaman melalui IMF yang merupakan Pilar dari Imperialisme AS di bidang keuangan.

Fase Jatuhnya Mohamed Mursi

Mohamed Morsi menjadi Anggota Parlemen di Majelis Rakyat Mesir selama periode 2000-2005 dan seorang tokoh terkemuka di Ikhwanul Muslimin. Sejak 30 April 2011, dia menjabat Ketua Partai Kebebasan dan Keadilan (FJP), sebuah partai politik yang didirikan oleh Ikhwanul Muslimin setelah Revolusi Mesir 2011.[7] Ia maju sebagai calon presiden dari FJP pada pemilu presiden Mei-Juni 2012. Pada tanggal 24 Juni 2012, Komisi Pemilihan Umum Mesir mengumumkan bahwa Mursi memenangkan Pemilu Presiden dengan mengalahkan Ahmed Shafik, Perdana Menteri terakhir di bawah kekuasaan Hosni Mubarak. Komisi Pemilihan menyatakan Morsi memperoleh 51,7 persen suara, sedang Shafiq mendapatkan 48,3 persen. Pada tanggal 30 Juni ia dilantik sebagai Presiden Mesir. Tanggal 12 Agustus 2012 Mursi menghapus dokumen konstitusi yang menyerahkan  kekuasaan besar kepada  militer dan memecat Marsekal Hussein Tantawi, seorang Panglima militer. Ini merupakan awal pemicu konflik antara Mohamed Mursi dengan Kubu Militer.  Factor lain menyatakan bahwa Mursi selaku Presiden Mesir dianggap melakukan upaya Ikhwanisasi negara Mesir[8]. Puncaknya pada saat pembahasan dokumen konstitusi. 64 persen pemilih dalam referendum dua putaran mendukung konstitusi baru itu dalam sebuah pemungutan suara yang oposisi katakan telah dicurangi. Demonstrasi oleh para pendukung dan penentang Mursi mulai bermunculan dan kadang-kadang berubah menjadi bentrokan yang mematikan.[9] Konstelasi politik pemerintahan di Mesir juga tidak kunjung membaik dari waktu ke waktu. Pada tanggal 14 Januari terjadi kekerasan antara para demonstran dan polisi. Tercatat dalam satu minggi hampir 60 orang tewas. Pada tanggal 30 Juni demonstrasi dengan massa yang besar turun ke jalan-jalan untuk menggulingkan Presiden Mursi bertepatan dengan satu tahun pemerintahan di bahwa kekuasaan Mursi. Aksi ini berlanjut, pada tanggal 1 Juli 2013, Oposisi memberi Mursi waktu satu hari untuk berhenti atau “menghadapi perjuangan sipil”. Nah, pada masa ini juga kita melihat Militer sebagai Angkatan bersenjata sudah menunjukkan sikap berhadap-hadapan dengan Mursi, memanfaatkan demonstran menuntut Mursi turun. Militer memperingatkan bahwa mereka akan melakukan intervensi jika tuntutan rakyat tidak dipenuhi dalam waktu 48 jam. Militer Mesir pun mulai menunjukkan lagi sikap represifnya. Pada tanggal 2 Juli 2013, 16 orang Tewas dan 200 orang lagi demonstran luka-luka saat unjuk rasa Pro-Mursi. Tepat pada tanggal 3 Juli 2013, Panglima Angkatan Bersenjata, Abdel Fattah al-Sisi, menggulingkan Mursi dan menyatakan bahwa Ketua Mahkamah Agung Adly Mansour sebagai pemimpin sementara.[10] 

Fase Pasca Jatuhnya Mohamed Mursi

Presiden Mesir yang digulingkan militer, Muhammad Mursi ditahan atas tuduhan mata-mata untuk Hamas. Dia juga dituduh membobol penjara selama 18 hari pemberontakan yang menggulingkan Husni Mubarak. Penggulingan Mohammed Morsi dari kursi presiden pun, ternyata tak membuat kondisi Mesir berubah. Bentrokan dan kerusuhan terus terjadi di kota-kota Mesir. Pada tanggal 5 Juli ada sekitar 26 orang tewas dalam kerusuhan huru hara politik mesir[11]. Sementara pada tanggal 26 Juli 2013 tercatat demonstran tewas sekitar 70 orang. 14 Agustus diprakirakan sekitar 638 tewas dan tanggal 16 Agustus ada 80 orang dilaporkan tewas.[12]

Militer Mesir adalah Boneka bagi Imperialisme AS untuk Membantai Rakyat Mesir

Militer Mesir dan Imperialisme AS adalah Pihak yang paling bertanggung jawab atas pembantain ribuan rakyat Mesir. Militer mesir melakukan tindakan brutal, fasis dengan mengerahkan seluruh kekuatan angkatan bersenjata untuk membungkam demokrasi dan membunuh rakyat di Mesir. Panglima Militer Mesir, Jenderal Abdul Fattah al-Sisi menyampaikan pesan kepada pendukung Presiden Mesir terguling, Mohammed Morsi, bahwa Menurutnya, “pihak militer tidak dapat mengabaikan aspirasi jutaan orang yang menuntut pengunduran diri Mursi yang terpilih secara demokratis. Karena itu akan menghambat demokrasi”. Tentu itu adalah sebuah isapan jempol belaka, yang memanfaatkan momen demonstrasi untuk mengambil kekuasaan. Militer Mesir mengatasnamakan Demokrasi hanya untuk mengambilalih kekuasaan dari tangan Husni untuk mengukuhkan sebagai kaki tangan atau rezim boneka bagi Imperialisme AS.  Dalam pembahasan di atas, kita menilai bahwa AS selalu membantu pemerintahan Mesir baik di bidang ekonomi, politik ataupun militer. Lihat bagaimana kuncuran bantuan ekonomi dan militer AS ke Mesir, berkisar US$ 2 Miliar per tahun.  Imperialisme AS akan senantiasa membangun ‘hubungan yang baik’ dengan pemerintahan Mesir. AS tentu menginginkan sebuah pemerintahan Mesir yang stabil, sehingga Imperialisme AS bisa dengan leluasa menguasai seluruh kekayaan alam Mesir. Selama krisis politik di Mesir tahun 2011 sampai pemerintahan  Musri, AS menganggap bahwa Mesir tidak menunjukkan tanda-tanda iklim ‘Investasi’ yang sehat bagi perusahan-perusahan raksasa AS. Oleh karena itu Imperialisme AS membutuhkan sebuah kekuasaan boneka yang kuat dan tunduk setiap kebijakan Imperialisme AS. Dengan demikian apapun kebijakan yang diambil oleh Militer Mesir akan selalu didukung. Imperialisme AS menganggap bahwa kekuatan “Militer Mesir” yang mempunyai peluang besar memenangkan pertarungan perebutan kekuasaan di banding kekuatan lainnya[13].  Sekali lagi, hakekatnya AS akan selalu mendukung tindakan fasis Militer Mesir. Lihat bagaimana perusahan persenjataan Imperialisme AS mendukung tindakan Mliter di Mesir, yang di satu sisi Obama berkicau untuk segera menyelesai krisis politik di Mesir. Karena kita ketahu beberapa dekade, Militer Mesir telah menjadi salah satu penerima bantuan terbesar dari AS. Namun bantuan tahunan yang dikucurkan AS itu kemudian dibelanjakan untuk membeli senjata dari perusahaan-perusahaan berbendera Amerika Serikat (AS). Ada 10 perusahaan yang memasok peralatan dan persenjataan untuk Militer Mesir berdasarkan data pada The Institute for Southern Studies kurun waktu 2009-2010, 10 Perusahan Raksasa Persenjataan milik Imperialisme AS meraup keuntungan sekitar ±US$ 491,1Juta (bayangkan itu hanya dari bisnis persenjataan, bagaimana dengan penguasaan minyak, tambang, dll Imperialisme AS di Mesir sebagai Megaproyeknya ?).

Di sinilah wajah hipokrit Imperialisme AS terlihat. Di satu sisi, AS selalu menggembar-gemborkan demokrasi ke seluruh penjuru dunia, tetapi di sisi lain mereka tak jarang menerapkan standar berbeda bila pemerintahan yang terpilih secara demokratis tidak menguntungkan kepentingan mereka. Militer Mesir dipandang lebih mampu mengamankan kepentingan Imperialisme AS dan bahkan perjanjian damai dengan Israel sebagaimana rezim Mubarak yang cukup kooperatif dengan AS.  Kemudian bagaimana tanggapan Pemerintahan Indonesia SBY selaku Mesir menjadi Negara pertama yang mengakui ‘kemerdekaan’ Indonesia ? Presiden SBY memberi komentar terhadap kisruh politik Mesir dalampidato kenegaraaan pada sidang bersama DPR dan DPD di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat 16 Agustus 2013. Ternyata pernyataan SBY tidak jauh berbeda dengan tuannya Imperialisme AS dipimpin Obama. SBY menyatakan “Penggunaan kekuatan dan senjata militer dalam menghadapi pengunjuk rasa di Mesir bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan kemanusian. Indonesia sangat prihatin atas apa yang terjadi di Mesir," katanya. Tentu ini adalah sebuah pernyataan yang normatif tanpa adanya tindakan atau bantuan yang nyata. SBY Pengecut dan Boneka Imperialisme AS. SBY sudah sepatutnya meniru Pimpinan Venezuela yang dengan tegas menarik Duta besarnya dari Mesir dan mengecam tindakan kekerasan militer Mesir. SBY malah prihatin saja, dan membiarkan rakyat Mesir dibantai oleh Rezim Militer Mesir.

Penutup; Sekali lagi, Militer Mesir dan Imperialisme AS adalah Penjahat Perang

Namun dari hasil tinjauan studi ini, Penulis menarik kesimpulan bahwa Militer Mesir dan Imperialisme AS adalah Sumber kejahatan Manusia dan penghambat demokrasi sejati di Mesir. Demokrasi yang menimbulkan kemiskinan, kekerasan adalah buah dari Demokrasi liberal milik Imperialisme AS. Mata rantai sebuah perjuangan atas demokrasi tidak akan tercapai jika demokrasi itu tidak memberikan ruang bagi kesejahteraan mayoritas. Demokrasi adalah  jalan menuju kesejahteraan bukan jalan bagi minoritas menguasai kekayaaan di sebuah negeri. Jika demokrasi masih milik minoritas Maka Sekali lagi itu adalah demokrasi liberal milik Imperialisme AS. Penulis menyampaikan sehormat-hormatnya atas Perjuangan Rakyat Mesir menuju demokrasi sejati. Militer Mesir dan Imperialisme AS adalah Penjahat Perang, Pembunuh rakyat dan Pelanggar HAM di Mesir. 

[1] Joseph Losco-Lenornardo Williams. Political Theory. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005. Hal. 105

[2] Dana bailout yang dimaksud dalam hal ini merupakan dana talangan oleh negara-negara maju dan negara berkembang untuk menyelamatkan dunia dari resesi ekonomi (krisis global). Ini merupakan usulan dari Imperialis AS melalui Lembaga IMF yang tujuannya bukan menyelamatkan kesengsaraan rakyat akibat krisis, Namun lebih menyelamatkan perusahan-perusahan raksasa AS agar terhindar dari kebangkrutan. AS memindakan beban krisis yang dialami perusahan raksasanya pada dunia khususnya negeri berkembang.

[3] Konsep liberalisasi, privatisasi, deregulasi merupakan paket Neolibealisme yang dijalankan oleh Imperialisme AS dengan penekanan pasar atau perdagangan bebas. Konsep ini juga sejalan dengan dengan washintong consensus. Washinton consensus merupakan hasil pengamatan John Williamson terhadap lembaga-lembaga yang ada di Washinton  (IMF,WTO,Word Bank) yang ikut serta melanggengkan kebijakan-kebijakan Imperialisme AS terhadap negara-negara berkembang khususnya.

[4] El-Sayyid El Badawy Hahhata. Darah yang Tumpah Sia-sia. Kompas, 13 Februari 2011, Hal 106

[5] Perjanjian Perdamaian Camp David ditandatangani pada tanggal 17 September 1978 di Gedung Putih yang diselenggarakan untuk ‘perdamaian’ di Timur Tengah untuk kepentingan stabilisasi Imperialis AS. Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter memimpin perundingan rahasia yang berlangsung seama 12 hari antara Presiden Mesir Anwar Sadat dan Perdana Menteri Israel Menachem Begin. Perjanjian ini mendapatkan namanya dari tempat peristirahatan milik para presiden AS, Camp David, di Frederick County, Maryland. Perjanjian ini juga melahirkan Perjanjian Damai Israel-Mesir pada tahun 1979. Dan selama Presiden Husni Mubarok menjabat, Husni tetap menjalankan dan mempertahankan perjanjian Camp David. Ini adalah salah satu bukti bahwa Imperialisme AS selalu membangun negara-negara boneka di berbagai belahan dunia untuk melanggengkan kepentingan perusahan-perusahan raksasanya.

[6] Fawaz  A. Gergez. Amerika dan Islam Politik. Trans. Kili Pringgodigdo dan Hamid Basyaib. AlvaBet, Jakarta 2002, Hal.228

[7] http://id.wikipedia.org/wiki/Muhammad_Mursi, diunduh pada tanggal 19-08-2013, Pukul 19.25 WIB

[8] Ikhwanisasi Negara Mesir artinya Mursi mengangkat sebagaian besar pejabat lembaga negara Mesir yang berasal dari Ikhwanul Islam. Dalam beberapa bulan menjabat, Mursi menunjuk anggota Ikhwanul Islam di berbagai lembaga negara. Dia menugaskan lima anggota Ikhwanul Islam di berbagai departemen, delapan di kantor kepresidenan, tujuh gubernur, 12 asisten Gubernuran, 13 anggota dewan Gubernuran dan 12 walikota, semuanya bertanggung jawab untuk 40 juta rakyat Mesir.

[9]http://internasional.kompas.com/read/2013/07/04/1104085/Kronologi.Kejatuhan.Muhammad.Mursi. diunduh pada Tanggal 19-08-2013, Pukul 20.12 WIB

[10] http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=294316:presiden-mesir-akhirnya-digulingkan&catid=77:fokuredaksi&Itemid=131, diunduh pada Tanggal 19-08-2013, Pukul 20.57 WIB

[11] http://news.detik.com/read/2013/07/06/104056/2294409/1148/?nd772204topnews, diunduh pada tanggal 19-08-2013, Pukul 21.26 WIB

[12] http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2013/08/130817_mesir_update.shtml, diunduh pada Tanggal 19-08-2013, Pukul 19.03 WIB

[13] Ada beberapa kekuatan politik di Mesir. Pertama adalah Ikhwanul Muslim yang merupan Organisasi Islam yang mendukung Pemerintahan Husni. Sementara Kedua, adalah kekuatan Sipil yang bergabung membentuk semacam aliansi yakni Front Penyelamatan Nasional yang anti Pemerintaha Mursi dan mendukung Kudeta Militer. Jadi Militer Mesir mendukung kekuatan ini.

SUMBER :